Perlunya langkah tegas dalam menanggulangi tindak pidana korupsi memang sudah menjadi hal yang mendesak di Indonesia. Korupsi telah merajalela dan merugikan negara serta masyarakat secara luas. Menurut Transparency International, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tindak korupsi masih menjadi masalah serius di tanah air.
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu langkah tegas yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan bahwa “Perlunya kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Tanpa langkah tegas, korupsi akan terus merajalela dan merugikan negara.”
Selain itu, perlu adanya reformasi hukum yang menguatkan peran lembaga penegak hukum dalam menindak tegas pelaku korupsi. Menurut pakar hukum pidana, Prof. Dr. Soekotjo Soekopitojo, “Perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil untuk memberantas korupsi. Hukuman yang ringan hanya akan membuat pelaku korupsi semakin berani melanggar hukum.”
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan negara dan mencegah terjadinya korupsi.”
Dengan langkah-langkah tegas dan kolaborasi yang baik antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dan negara bisa terbebas dari belenggu korupsi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “Kita semua harus bersatu dan bekerja sama untuk memberantas korupsi demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.”